A. Transformasi dan perubahan sosial masyarakat pedesaan.
Pembangunan atau pengembangan pedesaan sangat di
perlukan untuk Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu
sebesar kurang lebih 60%, melakukan pertanian sebagai mata pencaharian, dan
mereka tinggal di pedesaan. Pembangunan atau pengembangan pedesaan ('rural
development), menurut Mosher (Mosher, 1969, h. 91), dapat mempunyai tujuan:
1. Pertumbuhan sektor pertanian, 2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh
penduduk suatu negeri kedalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3. Keadilan
ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu dibagi - bagi kepada seluruh penduduk.
Menurut Fellmann pengertian pembangunan atau pengembangan (Fellmann &
Getis, 2003, h. 357) adalah:
1.
mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga
berguna dalam produksi barang
2.
melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalamtingkat
produksi barang (materi) dan konsumsi.
Menurut Ilmu Geografi, wilayah pedesaan terdiri atas teritorium (alam) dan
penduduk (manusia) serta kebudayaannya. Pada tahun 1992, di Indonesia terdapat
kurang lebih 62.000 desa dan kelurahan, dan pada tahun 2000 ada kurang lebih
67.000 serta pada tahun 2003 terdapat 72.000 desa dan kelurahan. Dan mungkin
sekarang jumlahnya lebih banyak lagi karena adanya pemekaran desa. Menurut
Widjaya desa-desa yang sengaja dimekarkan/dipecah sehingga menurut pengamatan
di lapangan ditemukan desa-desa baru dengan hanya 21 keluarga (KK) , terutama
di luar Jawa.
Maksud pembangunan desa adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai
hambatandalam kehidupan sosial - ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan
keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan
tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin. Salah satu hambatan tersebut
adalah tidak meratanya kepemilikan tanah. Misalnya , pada tahun 1973, di Nepal
(Misra, 1981, h. 233-237), 63% dari keluarga petani kecil hanya memiliki
10,6% dari seluruh tanah pertanian, sedangkan 17,6% dari keluarga petani besar
memiliki 71,50%. Di Indonesia hal seperti initidak terjadi karena terdapat
batas maksimum kepemilikan tanah. Sasaran program pembangunan desa adalah untuk
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat
kesejahteraan yang berarti terpenuhi kebutuhan material (makanan, minuman,
pakaian, alat-alat) dan spiritual(pendidikan, agama, keamanan, kepercayaan
terhadap diri sendiri) dengan layak. Untuk mencapai hal itu, sebagian keluarga
petani memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai petani, dan
sebagian lagi memelukan mata pencaharian diluar sektor pertanian. Bantuan itu
dapat berupa:
1. peningkatan pendidikan
dan keterampilan
2. pemberian penyuluhan
3. usaha mengubah
mata pencaharian, jika pendapatan dari hasil pertanian tidak dapat
ditingkatkan.
4. perluasan dan perbaikan
usaha tani
5. mengikutsertakan
keluarga petani dalam kegiatan msyarakat dan kegiatan kelembagaan.
Jadi, dalam pembangunan desa, menurut Mosher (Mosher, 1969, h.91), yang
menjadi tujuan utama bukan pertumbuhan pertanian saja, tetapi peningkatan
kualitas hidup para petani yang sebagian bergantung pada pendapatan keluarga
dan sebagian lagi bergantung pada hal-hal lain.
Fungsi pembangunan disini adalah dengan adanya perubahan pada masyarak desa
itu sendiri. Sasrodiharjo (1972) dengan mengambil setting masyarakat Jawa,
munculnya kelas-kelas pemasaran di Jawa mengakibatkan terjadinya perubahan
dalam struktur masyrakat, yang akhirnya merubah status dan kedudukan anggota
masyarakat. Dalam pemikirang Marx pengasaan alat produksi merupakan saluran
bertindak yang vital bagi kelas pengusaha, hal ini dapat diterapkan pada
masyarakat yang alat produksinya sempurna. Sedangkan pada masyrakat yang alat
produksinya belum sempurna sangat tergantung penguasaan pemasaran.
Sejarah menunjukan bahwa kerajaan-kerajaan Jawa telah ada gejala perubahan
pemasaran antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Pada zaman
Majapahit, pemasaran bahan-bahan penting dikuasai oleh kerajaan meskipun tidak
langsung. Pegawai negara dan para pujangga tidak diperkenankan berdagang
sendiri tetapi dari tanah jajahan ditarik upeti dan pajak.
Sasrodiharjo menggambarkan munculnya kelas pemasaran di Jawa dalam empat
fase : (1) permulaan abad ke-20, (2) zaman sekitar Malaise dan menjelang perang
dunia ke 2, (3) zaman pendudukan Jepang, (4) zaman kemerdekaan. Pada permulaan
abad ke 20 komunitas tionghoa menguasai pasar kelas menengah terutama dalam
industi batik yang bahan bakunya di impor dari Eropa. Disisi lain pengusaha
timur asing juga menguasai harga jual yang mereka tawar lebih rendah sehingga
terjadi persaingan pemasaran yang tidak seimbang. Kondisi ini mendorong
timbulnya gerakan protes yang dimotori oleh SDI terhadap sistem pemasaran yang
dikuasai oleh pengusaha pemasaran kelas menengah.
Pada zaman Malaise dan menjelang PD II, petani merupakan golongan konsumen
yang paling menderita karena turunnya harga riil dari produksi yang dihasilkan.
Pemerintah Hindia-Belanda menekan daya beli petani, sehingga dapat mengunakan
tenaga petani sebgai tenaga kerja murah. Diperkotaan pemerintah Hindia-Belanda
melakukan penghematan dan pengurangan pegawai negeri. Akibatnya banyak kaum
terpelajar yang menganggur dan kemudia menjadi pedagang. Dalam kontek ini dapat
kita lihat adanya bentuk perubahan yang terjadi dalam struktur
masyarakat.
Fase ketiga zaman pendudukan Jepang. Bagi petani produsen zaman Jepang
lebih menguntungkan dari pada zaman Belanda. Sebab Jepang hanya meminta pajak
in natura berupa padi yang dirasa lebih mudah oleh petani dari ada dalam
bertukang. Namun bagi mereka yang tidak memiliki tanah, justru mendapatkan
masalah baru karena mereka harus menebusnya dengan diikutkan dalam romusha,
sehingga mereka terjebak dari kemiskinan.
Fase terakhir adalah masa kemerdekaan. Perubahan yang menyolok disini
adalah dalam struktur pemerintahan desa, khususnya di Yogyakarta. Semua pamong
desa yang buta huruf diberhentikan dan digantikan dengan orang-orang yang bisa
membaca dan menulis. Disisi lain adanya beberapa perubahan, antara lain :
dihapuskannya penyetoran padi, berubahnya sistem pemilihan kepala desa dengan
pola demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat. Perkembangan selanjutnya
adalah mudahnya pengaruh luar masuk ke masyarakat melalui berbagai inovasi
teknologi sepertinya diterimanya berkembangnya pemakaian kendaraan bermotor
(scooter) yang mendorong terciptanay pemasaran baru.
Referensi
1. Sosiologi Pedesaan karya Prof.
Dr. H. Syamsir Salam, MS. dan Amir Fadhilah, S.Sos., M.Si
2. Pembangunan Desa Dalam
Perencanaan karya Johara T. Jayadinata dan I.G.P. Pramandika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar