Pengertian Sosiologi
Dalam tataran ontologis, ditemui begitu banyak definisi mengenai sosiologi,
namun kiranya, satu di antara berbagai definisi di atas yang cukup
merepresentasikan disiplin terkait secara sistematis dan holistik hadir melalui
Walter dan Crooks. Menurutnya, “Sociology is the systematic analysis of the
structure of social behavior”. Dalam definisi tersebut, ditemui bebeberapa
karakter–elemen penyusun–atas disiplin sosiologi, antara lain,
- Systematic: Sosiologi disusun berdasarkan
berbagai aturan atau kaidah ilmiah tertentu.
- Analysis: Sosiologi menggunakan berbagai
prinsip teori berikut metodologi ilmiah tertentu dalam mengkaji setiap
fenomena sosial.
- Structure: Objek kajian sosiologi merupakan
suatu fenomena sosial yang terjadi secara berulang kali, sehingga ditemui
pola atau struktur di dalamnya (bilamana suatu fenomena sosial sekedar
terjadi sekali, maka tak dapat menjadi objek kajian sosiologi karena dapat
dikatakan sebagai suatu perihal yang “kebetulan” –tak memiliki pola dan
struktur).
- Social behavior: Pengkajian sosiologi berkutat pada
ranah sosial, bukan individu, yakni suatu “tindakan sosial” dari entitas
individu, kelompok, komunitas atau masyarakat yang berimplikasi pada
entitas individu, kelompok, komunitas atau masyarakat lainnya.
Pengertian Politik
Terminus “politik” berasal dari kata “politea”, menunjuk pada suatu polis
(negara-kota) di Yunani Kuno yang mana setiap individu di dalamnya dapat
berdiskusi maupun berdebat secara bebas, tanpa represi, bahkan pembicaraan
sekitar isu-isu atau tema yang bersifat “subversif” dimungkinkan berlangsung di
dalamnya. Pada perkembangannya, istilah politik–secara umum–didefinisikan
sebagai, “Upaya atau proses alokasi berikut distribusi berbagai ‘sumber
daya’ yang terdapat dalam masyarakat menyangkut apa, siapa dan bagaimana”.
“Apa”, dalam hal ini, dimaksudkan dengan, “Apa sajakah berbagai ‘sumber daya’
yang terdapat dalam masyarakat?”, sedang, “siapa”, menunjuk pada, “Siapa
sajakah yang berdaulat atau menguasai berbagai ‘sumber daya’ tersebut?”, dan
“bagaimana”, merupakan sebentuk persoalan terkait, “Bagaimanakah cara atau
upaya guna mengalokasikan berikut mendistribusikan berbagai ‘sumber daya’
tersebut secara merata?”.
Pada ranah yang berlainan, salah seorang pakar sosiologi politik, Maurice
Duverger, menyederhanakan berikut merepresentasikan pengertian politik di atas
melalui Janus face ‘wajah Dewa Janus’, dewa perang dalam mitos Romawi
Kuno yang memiliki dua wajah saling berlawanan. Apa yang dimaksudkan Duverger
adalah, bahwa setiap “pemikiran”, “proses” berikut “tindakan” (kebijakan)
politik pastilah menghasilkan dua kutub ekses yang saling berseberangan:
persetujuan atau penolakkan. Persetujuan bakal menghasilkan suatu integrasi
sosial, sedang penolakkan sebaliknya, disintegrasi sosial. Baik integrasi
maupun disintegrasi sosial dapat berlangsung dalam satu ranah–dalam bahasa
Bourdieu, “wadah” atau “lapangan” tempat permainan berlangsung. Sebagai misal,
sebentuk pemikiran, proses maupun tindakan politik dapat memecah integrasi
sosial suatu entitas kelompok, organisasi, komunitas atau pun masyarakat dalam
cakupan lokal, nasional maupun internasional. Hal tersebut dapat dimisalkan
dengan beberapa fenomena politik sebagai berikut,
§ Ketika Adolf Hitler
mulai berkuasa di Jerman pada tahun 1933, berbagai kebijakan kontroversialnya
diamini oleh rakyat Jerman yang terpengaruh oleh ide-ide superioritas ras,
darwinisme dan sejenisnya sehingga terjadi integrasi antara pemerintah dengan
rakyat di dalamnya. Di sisi lain, terjadi pula integrasi–penguatan–pada
beberapa golongan atau pihak yang menolak berbagai kebijakan Hitler sebagaimana
ditemui pada golongan intelektual serta seniman di Jerman. Pun,
integrasi maupun disintegrasi tersebut merambah kancah internasional, yakni
antara beberapa negara sekutu Hitler dengan negara-negara yang melawannya.
§ Konstelasi
perpolitikkan Indonesia pada dekade 1960-an memecah gelombang massa ke dalam
dua kubu yang saling berlawanan sekaligus terintegrasi satu sama lain:
integrasi kaum nasionalis dengan PKI vis a vis integrasi ABRI dengan
golongan agamis.
Berbagai semisal di atas kiranya menunjukkan betapa suatu pemikiran, proses
berikut tindakan politik mampu menciptakan integrasi maupun disintegrasi sosial
pada dimensi internal berikut eksternal masyarakat. Hal tersebutlah yang
diistilahkan Duverger sebagai Janus face atau “wajah Dewa Janus”.
Pengertian Sosiologi
Politik
Melalui berbagai penjabaran ringkas yang telah diuraian di atas, dengan
demikian, sosiologi politik kurang-lebih dapatlah diartikan berikut dimaknai
sebagai, “Upaya pengkajian proses alokasi dan distribusi berbagai sumber daya
yang terdapat dalam masyarakat, berikut fenomena integrasi maupun disintegrasi
sosial sebagai dampak yang ditimbulkannya, dalam ranah pengkajian sosiologis
yang sistematis, analitis, berstruktur serta berdimensi sosial”.
Dengan demikian, sosiologi politik lebih bertumpu pada aspek epistemologi
berikut aksiologi keilmuan, yakni suatu wawasan dan kemampuan guna menarik
beragam fenomena politik yang ada dan bersifat tak sui generic dalam
kerangka kajian sosiologis, serta mengetahui dan memahami benar “manfaat” atau
“praksis” atasnya.
Sekilas Tokoh-tokoh
Perintis Sosiologi Politik
Heinrich Karl Marx (1813-1883)
Dalam disiplin sosiologi, Karl Marx ditempatkan sebagai teoretisi sekaligus
peletak dasar disiplin sosiologi dalam tataran klasik. Beberapa sumbangsih
pemikirannya atas kajian sosiologi politik adalah penelaahannya mengenai
ketimpangan kelas sosial–borjuis vs proletar–yang terjadi akibat terpusat
atau termonopolinya beberapa sumber daya masyarakat layaknya sumber daya
ekonomi berupa kepemilikkan alat produksi pada kaum borjuis, serta legitimasi
atau otoritas kebenaran pada lembaga agama. Oleh karenanya, Marx menekankan
perlunya membentuk suatu pemerintahan “diktator-proletariat” guna mengatasi
berbagai persoalan di atas. Upaya dalam mewujudkan bentuk pemerintahan di atas
hanya dapat dilakukan dengan bertumpu pada true conciousness kelas
pekerja yang mengindikasikan adanya political will ‘kehendak politik’
yang kuat.
Catatan:
- Dalam Internasionale
I, Marx mengatakan mungkinnya membentuk pemerintahan
“diktator-proletariat” melalui mekanisme demokrasi. Namun, pada
periode-periode setelahnya Marx menegaskan bahwa pemerintahan “diktator-proletariat”
hanya dapat terbentuk melalui revolusi fisik (pertumpahan darah).
Max Weber (1864-1920)
Sebagaimana halnya dengan Marx, Max Weber ditempatkan sebagai teoretisi berikut
founding father disiplin sosiologi pada tataran klasik. Beberapa
sumbangsih pemikirannya atas sosiologi politik tercermin melalui kajiannya
mengenai birokrasi, legitimasi (otoritas) serta telaah atas fenomena “kharisma”
personal pada berbagai tokoh dalam masyarakat. Menurut Weber, birokrasi sebagai
organisasi bentukan negara dengan otoritas yang melekat padanya guna
menjalankan berbagai fungsi maupun tugas negara memiliki karakter positif
sekaligus negatif tersendiri. Karakter positif dari birokrasi tampak melalui
“spesialisasi” yang dilakukannya guna mencapai efisiensi dan efektifitas
tingkat tinggi. Sedang, karakter negatif atasnya tercermin melalui
impersonalitas, formalitas berikut “perutinan” berlebih yang mana menurut Weber
kesemuanya diistilahkan dengan the iron cage of bureaucracy ‘sangkar
besi birokrasi’–sebentuk “patologi” birokrasi.
Catatan:
- Salah
seorang tokoh yang memiliki andil besar pula dalam perkembangan sosiologi
politik adalah Alexis de Tocqeville, sosiolog asal Perancis yang melakukan
telaah atas perkembangan sistem pemerintahan demokrasi di Amerika Serikat.
Politik sebagai “an
Sich” (Entitas yang Netral dan Berdiri Sendiri)
Harus diakui memang, istilah “politik” kerap menuai streotipe atau
pandangan negatif masyarakat luas–dalam istilah Berger, man on the street.
Terminus politik kerap diidentikkan dengan perihal yang “kotor”, “penuh dosa”,
“picik” dan “saling menjatuhkan-mengeliminasi”. Kiranya, berbagai pandangan
tersebut tak dapat dibenarkan sepenuhnya mengingat faktual politik merupakan
suatu entitas yang bersifat “netral” dan “berdiri sendiri”–dalam bahasa
Immanuel Kant, “an Sich”, sedang dalam bahasa Sartre, “en Soi”.
Dalam hal ini, streotipe atas terminus “politik” perlu dibuang jauh-jauh
mengingat perihal yang paling berperan dalam politik adalah, man behind the
gun, seseorang yang berada di balik politik itu sendiri. Artinya, politik
sebagai sesuatu yang netral dapat ditempatkan sebagai cara, jalan atau “metode”
guna mencapai berbagai tujuan yang dikehendaki. Semisal, suatu organisasi yang
menghendaki terciptanya masyarakat makmur lagi sejahtera dapat menggunakan
politik guna mencapainya. Begitu pula, pihak-pihak yang menghendaki akumulasi
berikut monopoli pribadi dapat menggunakan politik guna mewujudkannya. Politik
adalah perihal yang netral, tergantung pada bagaimana pihak-pihak tertentu
menggunakannya bagi tujuan yang bersifat emansipatoris ataukah tiranis.
Berikut ini merupakan berbagai tokoh yang berperan besar dalam pencitraan
positif maupun negatif atas politik,
Pencitraan Positif;
- Plato: Memiliki pandangan bahwa manusia
adalah “makhluk sosial”. Melalui buah karya Republik, menegaskan fungsi
negara (institusi pemerintahan) sebagai pewujud “kepentingan publik” (Res-Publica).
- Aristoteles: Berpandangan sama dengan gurunya,
Plato, “manusia sebagai makhluk sosial”. Politik sebagai upaya guna
menciptakan Bonum Publikum ‘Kebahagiaan Bersama’.
- J.J Rousseau: Menegaskan manusia sebagai “makhluk
romantis” yang selalu mengharapkan kondisi harmonis dalam kehidupannya.
Melalui Du Contract Social merumuskan slogan Revolusi Perancis, “Liberty,
Egality and Fraternity” (“Kebebasan, Persamaan Derajat dan
Persaudaraan”).
Pencitraan Negatif;
- Epicurus: Mengatakan bahwa manusia adalah
“makhluk individualis” yang selalu bertujuan memenuhi segala hasrat dan
keinginannya. Politik harus mengabdi pada kepentingan tersebut.
- Thomas
Hobbes: Dalam Leviathan menegaskan manusia sebagai “makhluk hewani”
sehingga yang berlaku di dalamnya adalah “homo, homini, lupus” (“manusia
makan manusia”). Perang dan pertumpahan darah merupakan kondisi
“normal” umat manusia.
- Nicolo
Machiavelli: Melalui I’ll Prince mengatakan perlunya “menghalalkan” segala
cara guna meraih kekuasaan. Pemimpin dianjurkan memberikan “janji-janji
manis” tanpa perlu memenuhinya, bilamana kondisi masyarakat bergejolak,
pemimpin disarankan memberikan “hadiah kecil” untuk meredamnya. Politik
sebagai jalan guna meraih kekuasaan dan mewujudkan berbagai kepentingan
pribadi. Pencetus pragmatisme politik. I’ll Prince kerap dicap
sebagai buah buku yang terinspirasi oleh pemikiran “iblis”.
Daftar Pustaka
§ Duverger, Maurice.
1982. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
§ Hadiwijono, Harun.
2001. Sari Sejarah Filsafat Barat 1. Yogyakarta: Kanisius.
§ Hardiman, F. Budi.
2004. Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia.
§ Haricahyono, Cheppy.
1986. Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
§ Rush, Michael &
Althoff, Phillip. 2005. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali
Pers.
§ Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi:
Sejarah, teori dan Metodologi. Yogyakarta: Cired.
§ Wrong (Ed.), Dennis.
2003. Max Weber: Sebuah Khazanah. Yogyakarta: Icon.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar