Pengangguran di Indonesia
Semasa
pemerintahan
Orde Baru, pembangunan ekonomi mampu menambahkan banyak pekerjaan
baru di Indonesia, yang dengan demikian mampu mengurangi angka pengangguran
nasional. Sektor-sektor yang terutama mengalami peningkatan tenaga kerja
(sebagai pangsa dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia) adalah sektor industri
dan jasa sementara sektor pertanian berkurang. Pada tahun 1980-an sekitar 55
persen populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian, tetapi
belakangan ini angka tersebut berkurang menjadi sekitar 40 persen. Namun, Krisis Keuangan Asia (Krismon) yang terjadi pada akhir tahun 1990-an merusak
pembangunan ekonomi Indonesia (untuk sementara) dan menyebabkan angka
pengangguran di Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20 persen dan angka
tenaga kerja yang harus bekerja di bawah level kemampuannya (underemployment)
juga meningkat, sementara banyak yang ingin mempunyai pekerjaan full-time,
hanya bisa mendapatkan pekerjaan part-time.
Sebagian besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah
perkotaan karena Krismon pindah ke pedesaan dan masuk ke dalam sektor informal
(terutama di bidang pertanian). Walaupun Indonesia telah mengalami pertumbuhan
makro ekonomi yang kuat sejak tahun 2000-an dan boleh dikatakan Indonesia
sekarang telah pulih dari krisis pada akhir tahun 1990-an itu, sektor informal
ini - baik di kota maupun di desa - sampai sekarang masih tetap berperan besar
dalam perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya
secara pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55 sampai 65 persen pekerjaan di
Indonesia adalah pekerjaan informal. Saat ini sekitar 80 persen dari pekerjaan
informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi
dan pertanian.
Pertumbuhan
makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara berlahan
telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira
dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah
tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi
penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari
kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah
mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh
adanya tindakan yang cepat.
Dengan
jumlah total penduduk sekitar 255 juta orang, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat
keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Selanjutnya, negara
ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari
total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut
digabungkan, indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga
kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, maka
menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di
Asia Tenggara.
Salah
satu karakteristik Indonesia adalah bahwa angka pengangguran cukup tinggi yang
dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, jauh lebih tinggi dari
angka rata-rata pengangguran secara nasional. Mahasiswa yang baru lulus dari
universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan
menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional. Hampir setengah dari jumlah total
tenaga kerja di Indonesia hanya memiliki ijazah sekolah dasar saja. Semakin
tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya dalam kekuatan tenaga kerja
Indonesia. Meskipun demikian dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya
perubahan tren: pangsa pemegang ijazah pendidikan tinggi semakin besar, dan
pangsa pemegang ijazah pendidikan dasar semakin berkurang.
Pekerjaan
rentan (tenaga kerja yang tidak dibayar dan pengusaha) baik untuk pria maupun
wanita angkanya lebih tinggi di Indonesia daripada di negara-negara maju atau
berkembang lainnya. Dalam satu dekade terakhir ini tercatat sekitar enam puluh
persen untuk pria Indonesia dan tujuh puluh persen untuk wanita. Banyak yang
merupakan 'pekerja rentan' adalah mereka yang bekerja di sektor informal.
Damapak Pengangguran
Pengangguran
sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat
yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut ini beberapa dampak
pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial
- Menurunkan
Aktivitas Perekonomian
Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli
masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan
terhadap barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan para pengusaha dan investor
tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru sehingga
aktivitas perekonomian menjadi turun.
- Menurunkan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita
Orang yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan
menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur
maka PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun
akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per
kapita.
- Meningkatkan
Biaya Sosial
Pengangguran ternyata mengakibatkan meningkatnya
biaya sosial. Karena, pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya
seperti biaya perawatan pasien yang stres (depresi) karena menganggur, biaya
keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tidak kriminalitas yang
dilakukan oleh penganggur, serta biaya pemulihan dan renovasi beberapa tempat
akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan
sosial para penganggur.
- Menurunkan
Tingkat Keterampilan
Dengan menganggur, tingkat keterampilan sesepramg
akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat
keterampilan seseorang.
- Menurunkan
Penerimaan Negara
Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan
(pendapatan). Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin
turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan.
Cara
Mengatasi Pengangguran
Secara
umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi,
meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru,
pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lainlain. Secara
teknis kebijakan upaya-upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai
kebijakan misalnya :
- Menyelenggarakan
bursa pasar kerja
Bursa
tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-perusahaan atau
pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Tujuan dari
kegiatan ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan
pencari kerja. Selama ini banyak informasi pasar kerja yang tidak mampu
tersosialisasikan sampai ke masyarakat, sehingga mengakibatkan informasi
lowongan kerja hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.
2.
Menggalakkan kegiatan ekonomi informal
Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor
informal, dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu
menyerap tenaga kerja. Dewasa ini telah ada lembaga pemerintah yang khusus
menangani masalah kegiatan ekonomi informal yakni Departemen Koperasi dan UKM.
Selain itu dalam pengembangan sektor informal diperlukan keterpihakan dari
Pemda setempat.
3.
Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan
keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Berdasarkan survei
tentang kualitas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ranking Human Development Index
Indonesia di Asia pada tahun 2000 berada di peringkat 110. Sementara negara lain
seperti Vietnam ada diperingkat 109, Filipina (77), Thailand (69), Malaysia
(59), Brunei Darussalam (32), Singapura (25), Jepang (9). Data ini menunjukkan
rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga peningkatan keterampilan mereka
menjadi sangat perlu dilakukan.
4.
Meningkatkan
mutu pendidikan
Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan
yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang
lebih baik. Dewasa ini sesuai dengan perintah undang-undang, pemerintah
diamanatkan untuk mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan
nasional.
5.
Mendirikan
pusat-pusat latihan kerja
Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk
melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada.
6.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi penciptaan kesempatan kerja.
7.
Mendorong investasi
Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi
baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di
Indonesia.
8.
Meningkatkan transmigrasi
Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan
jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang
penduduknya serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada.
9.
Melakukan
deregulasi dan debirokrasi
Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang
industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Deregulasi artinya adalah
perubahan peraturan aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi
biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Debirokrasi artinya perubahan
struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi
biasanya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai/lembaga pemerintah yang
menangani suatu urusan tertentu.
10. Memperluas lapangan kerja
Perluasan
kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang
bersifat padat karya. Dengan adanya era perdagangan bebas secara regional dan
internasional sebenarnya terbuka lapangan kerja yang semakin luas tidak saja di
dalam negeri juga ke luar negeri. Ini tergantung pada kesiapan tenaga kerja
untuk bersaing secara bebas di pasar tenaga kerja internasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar